| Home |
| About Us |
| Business Units |
| Human Resources |
| Corporate Social Responsibility |
| News |
| Sitemap |
| Contact Us |
| Search |
| Career |
Statistics
Visitors: 1218973| Hipmi Minta Harga Minyakita Ditentukan Pemerintah |
|
|
| Thursday, 12 March 2009 | |
|
Menanggapi hal itu, Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah tidakdapat menentukan harga eceran Minyakita, karena tidak memberikansubsidi kepada produsen migor. "Kalau sudah menjadi komersial dan sudahtidak ada subsidi dari pemerintah tidak bisa kita patok harganya. Tapi,Minyakita akan lebih murah dari harga minyak kemasan yang ada. Kankemasannya lebih sederhana dan kualitasnya juga bukan kelas premium,"jelas Mari usai dialog. Secara terpisah. Business Development WilmarInternational Max Ramajaya mengatakan, pihaknya mendukung usulan Hipmi.Menurut Max, hal itu dibutuhkan guna mengontrol harga Minyakita sertamelindungi konsumen. Namun, kata dia, hal itu tidak ditentukan sepihakoleh pemerintah melainkan bersama-sama dengan produsen. Sehingga,lanjut dia, produsen tetap memperoleh profit. "Memang harus adaformulasi yang jelas mengenai batasan harga eceran Minyak kita. Itusudah kami usulkan. Namun, kalau diminta dicantumkan pada label sebagaiharga eceran, itu terlalu ekstrim. Karena, ada faktor ongkos distribusiyang menyangkut jarak," jelas Max kepada Investor Daily. Diamengusulkan, mekanisme penentuan batasan harga Minyakita dapat menirudistribusi bahan bakar minyak (BBM) Pertamina, yakni formulasi batasanharga di region-region tertentu, (erne).
Menanggapi hal itu, Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah tidakdapat menentukan harga eceran Minyakita, karena tidak memberikansubsidi kepada produsen migor. "Kalau sudah menjadi komersial dan sudahtidak ada subsidi dari pemerintah tidak bisa kita patok harganya. Tapi,Minyakita akan lebih murah dari harga minyak kemasan yang ada. Kankemasannya lebih sederhana dan kualitasnya juga bukan kelas premium,"jelas Mari usai dialog. Secara terpisah. Business Development WilmarInternational Max Ramajaya mengatakan, pihaknya mendukung usulan Hipmi.Menurut Max, hal itu dibutuhkan guna mengontrol harga Minyakita sertamelindungi konsumen. Namun, kata dia, hal itu tidak ditentukan sepihakoleh pemerintah melainkan bersama-sama dengan produsen. Sehingga,lanjut dia, produsen tetap memperoleh profit. "Memang harus adaformulasi yang jelas mengenai batasan harga eceran Minyak kita. Itusudah kami usulkan. Namun, kalau diminta dicantumkan pada label sebagaiharga eceran, itu terlalu ekstrim. Karena, ada faktor ongkos distribusiyang menyangkut jarak," jelas Max kepada Investor Daily. Diamengusulkan, mekanisme penentuan batasan harga Minyakita dapat menirudistribusi bahan bakar minyak (BBM) Pertamina, yakni formulasi batasanharga di region-region tertentu, (erne). |











