PT Bosowa Corporation

BISNIS INDONESIA

JAKARTA Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai reformasi birokrasi di PT Pelabuhan Indonesia perlu dilakukan untuk mendukung kelancaran arus barang melalui pelabuhan. Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa mengatakan administrasi distribusi barang yang berlaku saat ini berbelit-belit sehingga membuat arus barang dari pelabuhan tidak berjalan efisien. "Tidak adanya mekanisasi distribusi di pelabuhan menjadi faktor utama yang menghambat pergerakan barang dari dan saat di pelabuhan," ujarnya, kemarin. Dia mengatakan hal itu menanggapi permintaan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang menginginkan Hipmi ikut berperan dalam pembahasan penyusunan cetak biru (blue print) logistik nasional. Mendag mengatakan Hipmi bisa menempatkan wakil saat berlangsungnya pembahasan lanjutan mengenai cetak biru itu. Saat ini, pembahasan rancangan sistem logistik ditangani oleh Tim Kecil Logistik. "Permasalahan logistik cukup krusial. Karena itu. Hipmi bisa ikut serta dalam pembahasan susunan cetak biru logistik," katanya saat menjadi pembicara utama di Kongres Nasional Hipmi, kemarin. Mari mengatakan cetak biru itu diharapkan bisa meningkatkan kinerja sektor logistik dalam mempersiapkan ekonomi.

 

Indonesia menghadapi perdagangan bebas dunia.
Erwin memaparkan pembangunan infrastruktur di pelabuhan tidak berkembang signifikan, sehingga arus keluar masuk barang hanya bertumpu di Tanjung Priok, padahal kondisi pelabuhan tersebut sudah sangat padat. "Pemerintah harus membuat kebijakan yang sistematis dan terarah untuk mengembangkan pelabuhan, sehingga bongkar muat barang tidak terpusat di Tanjung Priok," paparnya. Erwin menambahkan kelancaran arus logistik juga terkait dengan tata ruang letak daerah industri. Menurut dia, pemerintah seharusnya tidak menempatkan kawasan industri terpusat di satu daerah, seperti Tangerang dan Bekasi. Selain itu, lanjutnya, pemerintah perlu memberikan insentif untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol agar daerah lain juga bisa berkembang menjadi suatu kawasan industri. "Pemerintah perlu memberikan keringanan dan memiliki master plan [rencana induk) yang lebih baik apabila ingin sektor perindustrian di sejumlah daerah berkembang. Jadi, jangan sampai ada daerah yang butuh, tetapi tidak dapat limpahan," tegasnya. Sementara itu, Mendag mengatakan dengan sistem logistik yang lebih baik diharapkan produk dalam negeri mampu bersaing di tengah gencarnya serbuan barang impor, terutama dari China.