| Home |
| About Us |
| Business Units |
| Human Resources |
| Corporate Social Responsibility |
| News |
| Sitemap |
| Contact Us |
| Search |
| Career |
Statistics
Visitors: 1218884| Unveiling The Anti Crisis Stimulus |
|
|
| Wednesday, 11 February 2009 | |
|
Rapat kabinet terbatas bidang ekonomi kembali digelar Selasa lalu (10 Februari 2009). Di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin rapat terbatas bidang perekonomian ini. Agenda pembicaraannya belum lepas dari persoalan monster krisis global yang ekornya menjuntai ke Tanah Air. Pertemuan kali ini banyak membahas langkah strategis untuk mengendalikan harga barang kebutuhan pokok. Rapat terbatas yang digelar pagi hari itu dihadiri sejumlah menteri terkait, misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie. Selain soalekonomi, rapat itu juga menyelipkan pembahasan mengenai batas kelautan. Di depan jajaran kabinetnya. Presiden SBY memerintahkan agar konsultasi dengan parlemen cepat dilakukan supaya stimulus ekonomi 2009 bisa segera diimplementasikan. Selain itu, ia mengingatkan agar belanja negara pada tahun ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. "Jangan ada yang tidak mengalir, terlambat, apalagi tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran," katanya.
Untuk meredam efek buruk resesi ekonomi dunia, pemerintah akhirnya menetapkan stimulus ekonomi sebesar Rp 71,3 trilyun. Besaran stimulus ini resmi diumumkan setelah sempat beberapa kali mengalami koreksi. Sejak Desember lalu, nilai stimulus itu empat kali berubah. Awalnya, Menteri Keuangan mengatakan bahwa jumlah stimulus itu adalah Rp 22,5 trilyun. Angka ini diralat pada akhir Desember lalu menjadi Rp 32,5 trilyun. Awal bulan ini, angkanya berubah lagi setelah ada tambahan dari sisa lebih pengeluaran anggaran sebesar Rp 38 trilyun menjadi Rp 50 trilyun. Angka finalnya baru ketemu pekan lalu, yaitu Rp 71,3 trilyun, ekuivalen dengan sekitar 1,4% dari produk domestik bruto (PDB). Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan daya tahan usaha dan ekspor, serta meningkatkan belanja infrastruktur padat karya. Kebijakan pemerintah itu merupakan insentif kombinasi yang diberikan kepada industri dan masyarakat secara langsung. Industri menerima fasihtas berupa penurunan pajak, yang dimaksudkan membantu perusahaan agar napasnya lebih panjang untuk bertahan di masa krisis. Sedangkan masyarakat akan menerima kucuran dana langsung melaluiberbagai proyek, agar tingkat konsumsi mereka tetap terjaga. Proyek-proyek itu kebanyakan berupa pembangunan infrastruktur, seperti rehabilitasi jalan kabupaten, bandar udara, pelabuhan, terminal, rel kereta api, rumah susun, dan pasar. Selain itu, juga akan diadakan peningkatan subsidi obat generik, minyak goreng, dan beberapa produk akhir yang vital bagi masyarakat ekonomi lemah. Keterangan lebih jelas mengenai kebijakan itu datang dari Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan, Raden Pardede. Kepada GATRA, ia mengungkapkan bahwa stimulus fiskal pemerintah itu memberi tekanan kepada perorangan secara langsung untuk mengangkat daya beli masyarakat, tapi efeknya menyentuh dunia industri. Sasarannya adalah masyarakat berpendapatan rendah, agar mereka menggunakannya untuk kegiatan konsumsi. Dengan meningkatnya konsumsi, permintaan domestik pun akan meningkat. "Tujuan stimulus ini untuk meningkatkan konsumsi, bukan untuk investasi, apalagi saving katanya. Untuk itulah, kucuran dana pemerintah ini tidak dibelikan kepada perorangan yang berpendapatan tinggi. Bentuk pemberian insentif kepada perorangan itu disalurkan melalui proyek padat karya, program-program pemberdayaan, dan pembebasan pajak bagi karyawan. "Sekarang permintaan global nggak ada. Karena itu, demand domestik harus dikuatkan dengan mengangkat penghasilan ekonomi lemah," kata Raden Pardede kepada Sukmono Fajar Turido dari Gatra. Kucuran stimulus itu merupakan pola yang umum diterapkan di negara-negara lain. Di Amerika dan Australia, stimulus juga diarahkan untukmengangkat masyarakat kelas bawah. Misalnya subsidi bagi orang yang tidak bekerja. Bentuknya bisa berupa hibah atau pinjaman. Menilik konsepnya, kalangan usaha menilai, kebijakan itu cukup positif. Menurut Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Erwin Aksa, kebijakan itu akan menyegarkan dunia usaha. "Itu jika realisasinya dijalankan dengan benar dan tepat sasaran," katanya kepada Gatra. Namun ada hal yang perlu diwaspadai. Dengan adanya krisis global, negara-negara produsen besar seperti Cina akan mencari pasar seluas-luasnya. Cina tentu melihat Indonesia sebagai pasar yang cantik untuk menjual produk-produknya. Di sini perlu peran pemerintah. Jangan sampai, setelan stimulus bergulir, produsen dalam negeri tidak mampu bersaing. Erwin menegaskan perlunyaharmonisasi tarif impor yang pada saat ini berlaku, sehingga barang impor tidak Iebih murah daripada produk lokal. Selain itu, ia meminta perhatian pemerintah karena selama ini terdapat sejumlah besar barang ilegal yang membuat produk lokal tersudut. Erwin meminta aparat bea dan cukai lebih serius memberantas penyelundupan. Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sri Adiningsih, setuju dengan kebijakan stimulus yang dilakukan pemerintah itu. Namun, menurut dia, dalam mengurai persoalan krisis ekonomi, stimulus hanya salah satu bagian. Kebijakan itu, katanya, harus simultan dengan langkah-langkah pendukung lainnya. Bagian lain yang Iebih penting adalah memproteksi ekonomi domestik dan penanganan berbagai masalah yang dihadapi dunia usaha dan investasi. "Kalau itu belum ada, stimulus itu tidak akan efektif," ujarnya. Tanpa proteksi terhadap industri domestik, katanya, stimulus yang disalurkan kepada masyarakat bisa tidak berimplikasi menggairahkan industri dalam negeri. Ini bisa saja terjadi seandainya dana yang tersalur ke masyarakat dibelanjakan untuk barang-barang impor, misalnya produk murah dari Cina. "Maka, sangat penting dilakukan proteksi dan mendorong pemakaian produk dalam negeri," tuturnya. Ia juga meminta agar stimulus yang telah direncanakan segera dieksekusi oleh pemerintah. Menurut dia, anggaran yang telah dirancang pemerintah seringkali tidak dibelanjakan hingga akhir tahun. Bila itu terjadi pada alokasi ini, maka perbaikan ekonomi tidak akan tercapai. Mujib Rahman, Arif Sujatmiko, dan Syamsul Hidayat. |











