PT Bosowa Corporation

BISNIS INDONESIA

JAKARTA Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengaudit perjanjian kuasa penyelenggaraan (PKP) empat ruas jalan tol yang sudah beroperasi, karena hingga kini belum diatur secara tegas hak dan kewajiban investor dan pemerintah. Keempat ruas jalan tol yang sedang diaudit itu adalah tol Tange-rang-Merak, Surabaya-Gresik, mas tol Ujung Pandang Makassar Seksi I, serta ruas Serpong-Pon-dok Aren. Audit itu diperlukan untuk mengevaluasi kekuatan jalan to), tarif dasar, serta waktu konsesi. Kepala BPJT Nurdin Manurung mengatakan proses audit diperkirakan selesai pada Juli 2009, sehingga para operator empat jalan tol itu bisa melakukan perjanjian baru. "Minimnya perawatan jalan diruas itu juga disebabkan tidak adanya ketegasan terkait dengan hak dan kewajiban investor. Perjanjian tol lewat PKP masih lemah, sehingga perlu dibuat perjanjian baru," katanya kemarin. Ruas tol Tangerang-Merak sepanjang 72 km konsesinya dipegang oleh PT Marga Mandala Sakti (MMS), ruas Surabaya-Gre-sik 21 km saat ini dikelola PT Margabumi Matraraya, tol Ujung Pandang sepanjang 7 km dikelola PT Bosowa Marga Nusantara, Ser-pong-Pondok Aren 7,5 km oleh PT Bintaro Serpong Damai. Nurdin mengemukakan keempat ruas jalan lol itu dibangun sebelum ada Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan, dan belum dibentuk lembaga regulasi BPJT. Saat itu pengelolaan dan regulasi jalan tol dikendalikan sepenuhnya oleh PT Jasa Marga. Dalam UU itu, kata Nurdin, sebenarnya BPJT wajib memperbarui kontrak terhadap seluruh ruas jalan tol paling lambat setahun. Hingga saat ini, baru PT Jasa Marga yang sudah memperbarui kontrak baru untuk 13 ruas jalan lol pada 2006, dengan masakonsesi selama 40 tahun. Perusahaan swasta lain yang sudah memperbarui kontrak adalah PT Citra marga Nushapala Persada Tbk (CMNP) dengan masa konsesi selama 31 tahun untuk ruas Cawang-Tanjung Priok-Jembatan Tiga (Pluit). Dalam perjanjian lama, lanjut Nurdin, tidak diatur mengenai kewajiban pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol, sehingga kerap terjadi kerusakan. Operator juga tidak akan dikenai sanksi karena tidak ada aturan yang tegas. Kerusakan jalan yang kerapterjadi di mas Jakarta-Merak salah satunya disebabkan masalah ini. Investor tidak punya kemampuan dan keinginan untuk meningkatkan kapasitas jalan karena belum di atur.