PT Bosowa Corporation

Oleh Iwan Subarkah

BANDUNG - Wakil Presiden (Wapres) M Jusuf Kalla menegaskan, Indonesia tidak perlu bergantung lagi terhadap kemampuan dan tenaga ahli asing pada teknologi informasi (TI) dan industri. Pasalnya, kemampuan dan sumber daya dalam negeri telah memadai pada kedua sektor tersebut. "Di Alaska saja yang sangat dingin, banyak orang Indonesia bekerja. Tapi, di Indonesia kita justru mengundang orang asing untuk mengelola minyak," kata dia pada pidato acara Dies Natalies ke-50 Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung, Senin (2/3). Jusuf Kalla mencontohkan, pembangunan bandara baru di Makassar telah menggunakan semua lulusan ITB. Oleh karena itu, dia meminta, ketergantungan tenaga asing segera dikurangi. "Jangan jadi bangsa yang terpinggirkan dan dipandang sebelah mata. Waktu tinggal setahun. Kita sudah merdeka lebih dari 60 tahun, membuat airport saja tidak bisa. Ke mana para insinyur ITB," tandas dia. Wapres juga menyayangkan industri Indonesia berkiblat pada Tiongkok dan TI pada India. Padahal, Indonesia seharusnya menggantungkan cita-cita setinggi langit agar ada sesuatu yang dituju. Chip selalu berkembang. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lain. Teknologi harus bersinergi dengan industri. Teknologi tanpa industri menjadi kebanggaan universitas saja. Kalau hanya industri, berarti hanya meniru. dan peniru pasti ketinggalan dan terlambat Jadi, kita harus percaya diri supaya bisa maju lebih cepat," tutur dia, seperti dikutip Antara. Jusuf Kalla mengajak masyarakat memanfaatkan otak, otot, dan kantungnya guna membangun negeri, sehingga tidak disentuh orang asing lagi. Dia menjelaskan, Indonesia terpaksa mengimpor beras, karena tidak memanfaatkan teknologi dan kurang adanya pengembangan bibit. Dihubungi terpisah, praktisi TI dan Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) Teddy Sukardi menilai, pasar TI dalam negeri memang belum besar, karena kesadaran terhadap TI belum merata. Di samping itu, teknologi belum sepenuhnya menjadi kebutuhan utama para pebisnis dan masyarakat Akibatnya, daya beli TI masih rendah.

Dia menjelaskan, perguruan tinggi masih menganggap teknologi sebagai ilmu pengetahuan, bukan pendidikan profesi yang siap pakai. Terkait banyaknya tenaga ahli domestik yang bekerja di luar negeri, Teddy berpendapat, hal tersebut seiring tingginya permintaan, sehingga peluang, penghargaan, dan gaji sangat besar dibandingkan dalam negeri. Guna mengatasi hal itu, dia memin-ta pemerintah konsisten dalam mengeluarkan regulasi aplikasi standar. Bahkan monopoli pemanfaatan TI, seperti pembayaran tol dan parkir harus segera dihilangkan. Dia mencontohkan, Hong Kong hanya menggunakan satu kartu yang bisa digunakan untuk naik bus, feri, dan membeli makanan. "Pemerintah harus memperkecil kesenjangan antara tenaga ahli yang dihasilkan dan dibutuhkan pasar, termasuk pemanfaatan standar aplikasi, sehingga lebih efisien dan tidak lagi terjadi pemborosan, seperti pemanfaatan open source," jelas Teddy.

Sementara itu. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa mengatakan, pengusaha nasional harus turut mendukung upaya pemerintah untuk menggalakkan penggunaan produksi lokal. Sebab, keinginan Wapres memopulerkan produk dalam negeri di kalangan pejabat wajib didukung. Menurut dia, peningkatan penggunaan produk dalam negeri merupakan salah satu solusi terbaik sejalan anjloknya ekspor. Produk nasional yang tidak dapat diserap di pasar global dapat dijual di pasar domestik. "Dengan begitu, industri akan tetap bertahan dan penurunan produksi yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dikurangi," ujar dia kepada Investor Daily. Dia mengungkapkan, sepatu adalah produk yang melekat hampir di setiap orang Indonesia. Namun, masih banyak kalangan yang sulit mengonversi sepatunya kepada produk lokal. Erwin menilai, semangat wacana penggunaan produk nasional di kalangan pejabat perlu didukung. Pasalnya, mereka wajib memberi contoh kepada masyarakat supaya mencintai produk lokal. "Kami menganggap, ungkapanmencintai produk dalam negeri tidak perlu sampai sweeping, tapi lebih dibutuhkan komitmen bersama," kata dia.

Jusuf Kalla mengaku bangga dengan perguruan tinggi, seperti ITB, karena sukses menempatkan para alumni menjabat posisi penting pada pemerintahan. Di sisi lain, dia juga mempertanyakan peranan para alumni ITB. "Dari 32 menteri Kabinet Indonesia Bersatu, ada tujuh menteri jebolan ITB atau lebih dari 20%. Jadi, kalau negeri ini gagal, kita harus meminta pertanggungjawaban mereka," ujar dia. Beberapa di antaranya adalah Hatta, Purnomo, Jusman, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik, Menteri Negara lingkungan Hidup (Menneg LH) Rahmat Witoelar, dan Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman. Bahkan posisi menteri perhubungan, tandas JK, tidak pernah lepas dari lulusan ITB. Hingga saat ini ada tujuh menhub lulusan ITB. "Jadi, kalau banyak pesawat rusak, jalan macet kurikulumnya harus dievaluasi," kata dia. JK juga kemarin menerima penghargaan Ganesa Prajamanggala Bakti Kencana dari ITB. Di samping pejabat tinggi negara, banyak alumni ITB yang menjadi direksi badan usaha milik negara (BUMN), seperti PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun, produksi minyak Indonesia terus merosot dan listrik sering padam. Bahkan, menurut dia, dalam sejarah Indonesia dua presiden merupakan alumni ITB, yaitu Soekarno dan BJ Habibie, (sal/dry)